Horizonmalang.com – Percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kedokteran Hewan dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem kesehatan hewan sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewani di Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua PDHI Jawa Timur II drh Deddy Fachruddin Kurniawan, M.Vet, dalam audiensi bersama sejumlah anggota DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Deddy memimpin delegasi yang terdiri dari drh Gunadi Setiadarma, drh Fitri Nursanti, M.Sc, MM, dan drh Sukma Kamajaya, MM. Delegasi diterima Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Dr H Ahmad Heryawan, Lc, M.Si, bersama sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI drh Slamet, Anggota Komisi IX DPR RI drh H Achmad Ru’yat, M.Si, serta Anggota Komisi II DPR RI Ir H Ateng Sutisna, MBA.
Dalam audiensi, Deddy menyoroti pentingnya keberadaan dokter hewan dalam sistem kewenangan veteriner nasional.
Menurutnya, profesi dokter hewan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan hewan, keamanan pangan, pengendalian penyakit zoonosis, hingga penyediaan protein hewani bagi masyarakat.
Persoalan pemenuhan protein hewani, kata Deddy, tidak dapat dilihat hanya dari aspek pangan. Ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas juga memiliki dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) serta ketahanan nasional.
Baca Juga:
Ketua DPRD Kabupaten Malang Tanggapi Proses RDPU Polemik Akses Lahor dan Pasar Karangploso
Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri di tengah kondisi Human Development Index (HDI) Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Apalagi Indonesia saat ini berada dalam momentum bonus demografi yang membutuhkan dukungan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.
Deddy kemudian menekankan perlunya kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan veteriner. Menurutnya, regulasi yang kuat diperlukan agar pengawasan kesehatan hewan dan perlindungan masyarakat dapat dilakukan secara optimal.
“Kepastian hukum ini penting untuk pengawasan kesehatan hewan, pencegahan penyakit zoonosis, serta perlindungan profesi dokter hewan secara menyeluruh,” ujarnya.
Aspirasi tersebut mendapat tanggapan dari Ketua BAM DPR RI Fraksi PKS Dr H Ahmad Heryawan. Ia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi sekaligus mengawal aspirasi yang disampaikan dalam audiensi.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI drh Slamet menyatakan akan menindaklanjuti masukan tersebut, termasuk mengupayakan sinkronisasi antara regulasi mengenai pangan dan kedokteran hewan.
“Kami akan mensinkronisasikan hal tersebut dengan RUU Pangan, agar peran dokter hewan di dalam memastikan keamanan pangan asal hewani bisa sesuai dengan peran yang ada di RUU kedokteran hewan,” tuturnya.
Pembahasan juga mengarah pada konsep One Health yang menempatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.
Pendekatan ini dinilai semakin penting menghadapi berbagai ancaman penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia.
Anggota Komisi IX DPR RI drh H Achmad Ru’yat, M.Si, menyatakan dukungannya terhadap pendekatan tersebut.
“Kami mendukung penuh penegasan drh Deddy tentang pentingnya integrasi pendekatan One Health, yang menghubungkan kesehatan hewan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Selain persoalan regulasi dan kesehatan hewan, audiensi juga membahas pemanfaatan teknologi dalam sektor peternakan. Anggota Komisi II DPR RI Ir Ateng Sutisna, MBA, menyampaikan keinginannya agar perkembangan teknologi peternakan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas.
Peningkatan produktivitas tersebut diharapkan dapat berujung pada meningkatnya hasil ternak sekaligus kesejahteraan peternak.
Audiensi ini memperlihatkan adanya dorongan untuk memperkuat ekosistem veteriner nasional secara menyeluruh.
Penguatan regulasi, peningkatan peran dokter hewan, penerapan konsep One Health, serta pemanfaatan teknologi peternakan menjadi sejumlah aspek yang dinilai penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Kalau untuk dua media berbeda, menurutku artikel pertama lebih cocok dijadikan berita utama soal penguatan posisi dokter hewan, sedangkan artikel kedua bisa dimainkan sebagai berita tentang dorongan percepatan RUU Kedokteran Hewan. Jadi tidak terasa seperti berita yang sama meskipun sumber acaranya satu.
